Laudato Si’ Dikhianati? Umat Adat Papua Kritik Keras Dukungan Uskup Mandagi pada Proyek Perusak Lingkungan
JAYAPURA – Kelompok Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua yang dipimpin oleh Stendlhy Dambujai Ketua dan Chris Dogopia Sekretaris, mengeluarkan pernyataan tegas menolak dukungan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.Tanggal 21 Desember 2025 kemarin.
Pernyataan berjudul”Lebih Baik Umat Katolik di Tanah Papua Kehilangan Agama Daripada Kehilangan Tanah Adatnya”ini mencerminkan kekecewaan mendalam umat terhadap apa yang mereka anggap sebagai pengkhianatan pastoral.
Kelompok ini menilai PSN Merauke, yang melibatkan ekspansi perkebunan sawit, tebu, dan food estate, menyebabkan perampasan tanah ulayat, kerusakan ekologi, banjir, hilangnya sumber pangan lokal, serta peminggiran masyarakat adat. Dukungan uskup dianggap memberikan legitimasi moral pada proyek yang mengancam ruang hidup umatnya sendiri, bertentangan dengan Ajaran Sosial Gereja dan ensiklik **Laudato Si’** Paus Fransiskus tentang perlindungan ciptaan dan kaum miskin.
“Tanah adat adalah fondasi iman yang berinkarnasi. Bagi orang Papua, iman hidup di tanah, hutan, sungai, dan kebun. Kehilangan tanah berarti kehilangan martabat dan masa depan,” bunyi salah satu poin pernyataan. Mereka menegaskan, agama tidak boleh menjadi alat pembenaran perampasan, dan ketika gereja bersekutu dengan kekuasaan serta modal, ia kehilangan jiwa profetisnya.
Pernyataan ini menuntut:
– Penghentian dan evaluasi total PSN Merauke serta ekspansi sawit di Papua.
– Penghormatan hak adat, termasuk prinsip **Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)**.
– Koreksi pastoral dari Uskup Mandagi, termasuk permintaan maaf dan sikap berpihak pada tanah adat.
– Tinjauan ulang kebijakan pembangunan Papua oleh negara, dengan prioritas pada kedaulatan pangan lokal dan martabat manusia Papua.
– Bahkan, desakan agar Uskup Mandagi mundur dan diganti dengan uskup yang pro-ekologi serta martabat manusia.
Kontroversi ini bukan hal baru. Sejak akhir 2024 hingga 2025, Suara Kaum Awam Katolik Papua telah menggelar puluhan aksi bisu mingguan di gereja-gereja Jayapura dan Merauke, termasuk petisi mosi tidak percaya pada Februari 2025. Protes ini menyoroti ketegangan antara gereja dengan umat adat mayoritas Katolik di Papua selatan, di tengah proyek PSN yang dikritik luas karena deforestasi masif dan marginalisasi Orang Asli Papua.
Hingga kini, Keuskupan Agung Merauke belum memberikan respons resmi terhadap pernyataan terbaru ini. Isu tanah adat di Papua terus menjadi sorotan, dengan berbagai koalisi masyarakat adat dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace serta WALHI menolak ekspansi proyek serupa yang dianggap mengorbankan hutan dan hak masyarakat adat demi kepentingan nasional.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
Tidak ada komentar