Pemprov Papua Tengah Gerak Cepat Tangani 5 Korban Insiden Puncak, Siapkan Trauma Healing
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memastikan seluruh korban insiden di Kabupaten Puncak mendapat penanganan medis dan pendampingan trauma secara maksimal.
Kepastian itu disampaikan usai rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah di Kantor Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Selasa (21/4/2026).
Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule,Sp.OG,M.H.Kes., menyebut data dari Pemkab Puncak mencatat lima korban yang kini dirawat di tiga rumah sakit berbeda. Pihak provinsi memantau intensif perkembangan kesehatan para korban.
“Puji Tuhan, untuk korban anak usia tujuh tahun yang dirawat di RS Nabire sudah selesai menjalani operasi kemarin. Hari ini diharapkan sudah keluar dari ICU untuk perawatan lanjutan selama kurang lebih lima hari ke depan,” ujar dr. Sumule kepada awak media.
Tiga korban lainnya dalam kondisi aman dirawat di RS Mulia. Satu korban, ibu hamil usia kehamilan 6-7 bulan, tengah menjalani operasi di RS Dian Harapan, Jayapura, akibat luka di bagian dagu. Pemprov berkomitmen memfasilitasi pemulihan hingga persalinan ibu tersebut.
dr. Sumule menyatakan Pemprov Papua Tengah segera menerbitkan surat keputusan menyusul status tanggap darurat 14 hari yang telah ditetapkan Kabupaten Puncak. SK ini menjadi dasar hukum bagi enam OPD untuk bergerak serentak.
Enam OPD tersebut yakni Kesbangpol, Bapperida, Badan Keuangan untuk penyaluran dana Belanja Tidak Terduga (BTT), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BPBD.
“Fokus kami bukan hanya pengobatan, tapi juga jangka pendek dan menengah. Besok tim akan bergerak membawa bantuan kebutuhan masyarakat ke Mulia dan Sinak,” kata dr. Sumule.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Pengendalian Penduduk akan mengambil peran khusus untuk trauma healing korban dan warga terdampak.
Selain penanganan korban, rapat juga membahas rencana pengisian Rumah Susun (Rusun) ASN/masyarakat sebanyak dua tower dengan total 88 kamar. Penempatan penghuni akan diatur melalui SK Gubernur setelah tim teknis melakukan filterisasi kelayakan hunian, termasuk kesiapan air dan akses jalan.
Pemprov masih menunggu data resmi tambahan dari Sekda Kabupaten Puncak untuk memastikan bantuan tepat sasaran, baik bagi korban langsung maupun warga terdampak di kampung-kampung.
“Intinya secara umum kita sudah bergerak. Hari Kamis tim akan mulai turun ke lapangan secara masif untuk memastikan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik berjalan baik,” tutup dr. Sumule.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
