Gubernur Meki Nawipa Serukan ‘Satukan Hati’ Kepala Daerah Se-Tanah Papua dalam Rakor Percepatan Pembangunan
MIMIKA– Pemerintah Pusat bersama jajaran Kepala Daerah se-Tanah Papua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (11-12/5/2026).
Kegiatan dua hari ini bertujuan memperkuat implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta memastikan penyerapan dana Otsus tahun anggaran 2026 sebesar Rp12,69 triliun berjalan akuntabel, pruden, dan tepat sasaran. Terutama poin penting ditekankan dalam rakor ini adalah pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Tiga Menteri. Sistem ini memungkinkan masyarakat memantau program dan penyerapan dana Otsus secara transparan.
Hadir Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua, Para Gubernur dan Wakil Gubernur dari enam Provinsi, para Bupati serta unsur Forkopimda, Penjabat Sekda Papua Tengah dr. Silwanus Sumule, serta pimpinan DPRD, MRP, DPRP, dan BP3OKP.
Sebagai tuan rumah, Penjabat Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah konsolidasi kebijakan pasca-pembentukan enam provinsi di Tanah Papua. Ia menyoroti peningkatan alokasi dana Otsus menjadi Rp12,69 triliun pada 2026 sebagai momentum strategis untuk mempercepat pembangunan.
“Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua memandang perlu adanya forum bersama yang tidak hanya membahas aspek kebijakan, tetapi juga memastikan penguatan koordinasi lintas pemerintah dan tata kelola dana Otsus secara pruden, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Silwanus (11/04/2026) sambutannya.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan, selaku ketua Asosiasi Kepala Daerah se- Papua menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pemangku kepentingan. Meki juga mengingatkan bahwa setelah 26 tahun berlalunya era Otsus sejak tahun 2000, Papua kini memiliki enam provinsi dengan enam gubernur, namun tetap dalam satu kesatuan identitas “Tanah Papua”.
“Enam dalam satu. Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, pikiran, dan langkah. Jangan ada lagi sikap sombong atau lupa diri setelah menjabat. Kita harus bicara dari hati ke hati, mata ke mata, dan otak ke otak untuk memajukan Papua,” tegas Meki Nawipa.
Gubernur Meki juga mengakui tantangan internal, seperti kurangnya data yang akurat dan ego sektoral antar-daerah, sebagai penghambat utama. Ia mendorong seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan forum ini guna melakukan koreksi kebijakan, termasuk revisi regulasi keuangan jika diperlukan.
Rakor tersebut didukung oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) ini dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari pemerintah pusat, akan dibagi menjadi dua sesi fokus.
Hari pertama difokuskan pada pertemuan level pimpinan untuk membahas implementasi Otsus pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, grand design pembangunan Papua, arah kebijakan dana Otsus 2026, serta penguatan peran BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
Kemudian di hari kedua akan mendalami aspek teknis bersama perangkat daerah dari 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua. Pembahasan mencakup optimalisasi perencanaan dan penganggaran, interoperabilitas sistem informasi (SIPPP, SIPD, dan SIKD), hingga potensi revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024 agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dengan digelarnya rakor ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan dana Otsus yang efektif dan berkeadilan.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
