NABIRE – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera mengambil langkah nyata menghadapi dampak fenomena El Nino intensitas kuat. Melalui rilis pers pada Senin (24/8/2026), KADIN Papua Tengah merumuskan tujuh langkah strategis untuk mencegah kelangkaan air bersih dan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Seruan ini muncul di tengah kondisi lapangan yang kian kritis. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa puncak musim kemarau di Papua Tengah terjadi sepanjang Agustus 2026. Dampaknya sudah terasa nyata, termasuk di Kabupaten Nabire, di mana kabut asap tebal pada 21 Agustus 2026 sempat menurunkan jarak pandang di Bandara Douw Aturure hingga di bawah 70 meter, menyebabkan pembatalan penerbangan.
Menyikapi potensi krisis yang lebih luas, KADIN Papua Tengah mengajukan tujuh poin rekomendasi yang harus dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, Perumda Air Minum (PDAM), dan sektor swasta:
1. Optimalisasi Produksi PDAM: Memastikan kapasitas produksi dan distribusi air bersih oleh Perumda/PDAM tetap berjalan maksimal tanpa gangguan teknis.
2. Pemetaan Wilayah Kritis: Mengidentifikasi area yang mengalami penurunan pasokan air paling drastis untuk dijadikan prioritas utama dalam distribusi bantuan.
3. Siaga Armada Tangki: Menyiapkan armada tangki air dan titik-titik distribusi darurat bagi warga yang kesulitan mengakses sumber air bersih.
4. Kolaborasi dengan Swasta: Membuka koordinasi terpadu dengan distributor air minum kemasan dan depot isi ulang untuk menjaga ketersediaan stok di pasar.
5. Larangan Penimbunan Stok: Mengeluarkan imbauan tegas kepada pelaku usaha agar tidak menahan stok atau melakukan spekulasi harga di masa darurat.
6. Stabilisasi Harga: Menjaga harga air tetap normal dan terjangkau, dengan mempertimbangkan kewajaran biaya operasional namun tidak membebani masyarakat.
7. Transparansi Informasi: Menyediakan data terbuka mengenai lokasi titik distribusi, jadwal pengiriman tangki air, serta saluran pengaduan masyarakat yang responsif.
Ketua Umum KADIN Papua Tengah, Alexsander Gobai, menekankan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk terlibat aktif. Dengan memanfaatkan jaringan logistik, gudang, dan sumber daya manusia yang dimiliki, sektor swasta dapat menjadi tulang punggung distribusi bantuan di lapangan.
“Kami prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang menghadapi bencana. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat kita sendiri di Papua Tengah. Solidaritas harus berjalan dua arah,” ujar Alexsander.
Ia menambahkan bahwa prinsip “Jangan Menunggu Sampai Krisis” harus menjadi pedoman bersama. KADIN menyatakan siap menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah provinsi/kabupaten dengan sektor swasta untuk memastikan penanganan yang terpadu.
Sebagai respons awal, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui BPBD dan Perumda Air Minum telah mulai menyalurkan air bersih ke fasilitas umum dan permukiman terdampak, sambil mengimbau warga untuk berhemat. Pemprov Papua Tengah juga telah mengaktifkan posko darurat lintas sektor yang melibatkan Dinas Kehutanan, Kesehatan, Kepolisian, dan BMKG.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, kepedulian dunia usaha, dan kesadaran masyarakat, Papua Tengah diharapkan dapat melewati puncak musim kemarau 2026 dengan minimal dampak negatif bagi kesehatan dan ekonomi warga.