Atasi Konflik hingga Pengungsian, Gubernur Meki Nawipa Ajak Gereja Bersinergi Bangun Papua Tengah
NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar dialog khusus bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua di Ballroom Kantor Gubernur, Senin (14/9/2026). Dalam suasana yang santai namun penuh substansi, Gubernur Meki Nawipa menegaskan pentingnya peran gereja sebagai penjaga moralitas publik dan mitra strategis dalam mengatasi berbagai persoalan kompleks di wilayah tersebut.
Juru Bicara Gubernur, Emanuel You, menyatakan bahwa pendekatan “ngopi” atau dialog santai dipilih karena pembangunan daerah bukan hanya soal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan proyek fisik, melainkan juga menyangkut hati, iman, dan kebersamaan. “Gereja punya peran besar di situ,” ujar Emanuel dalam siaran persnya.
Dalam dialog yang berlangsung penuh rasa kekeluargaan tersebut, para pimpinan gereja bergantian menyampaikan sejumlah isu krusial yang menghambat pertumbuhan pembangunan di Papua Tengah. Isu-isu tersebut meliputi konflik sosial, pengungsian warga akibat ketidakamanan, masalah pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta sengketa tapal batas adat.
Para tokoh agama menekankan bahwa semua faktor tersebut merupakan penghambat utama kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak adanya solusi konkret dan terbaik dari pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan yang telah berlarut-larut ini.
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Meki Nawipa tidak memberikan jawaban basa-basi. Ia justru bersikap korektif dan mengajak para pimpinan gereja untuk bersinergi menentukan masa depan Papua Tengah. Meki menyatakan optimisme bahwa jika pemerintah dan gereja berjalan beriringan, segala hambatan dapat diatasi.
“Saya sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” kata Meki.
Sebagai tindak lanjut konkret dari dialog ini, Gubernur meminta pihak gereja untuk menyediakan data riil yang akurat. Data yang diminta mencakup jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP), data tenaga pelayan gereja (pendeta, gembala, pastor, pewarta), serta data pendukung lainnya.
“Intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” jelas Meki. Langkah ini bertujuan agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan berbasis fakta lapangan yang divalidasi oleh institusi gereja yang memiliki jangkauan hingga ke akar rumput.
Seluruh saran, kritik, dan curahan hati dari para pimpinan lembaga gereja telah direkapitulasi oleh tim gubernur. Dokumen tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan strategis Pemprov Papua Tengah ke depannya.
Dialog ini menandai babak baru hubungan antara eksekutif daerah dan institusi keagamaan di Papua Tengah, di mana gereja ditempatkan bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek moral yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan demi keadilan dan martabat manusia.
Pos terkait
BeritaTERBARU
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
STATISTIK PEMBACA
