DPR Papua Tengah Desak Penyelesaian Tapal Batas Deiyai-Dogiyai-Mimika dan Bangun Kembali Rumah Warga Kapiraya

NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Mimika. Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobai, usai menghadiri rapat koordinasi terkait pengembangan wilayah dan harmonisasi batas daerah.

John mengapresiasi inisiatif dua bupati dalam mengembangkan wilayahnya, namun menyoroti lambatnya penyelesaian konflik batas yang hingga kini belum tuntas. Berdasarkan laporan ketua tim harmonisasi, Kabupaten Deiyai dan Dogiyai telah menyampaikan hasil harmonisasi, namun Kabupaten Mimika dinilai belum menyerahkan hasil serupa.

Baca Juga

2 hari  lalu

Gubernur Meki Nawipa Titip Pesan: KNPI Jadilah Mitra Pemerintah yang Kritis, Solutif, dan Berbasis Data

101 admin

Rekomendasi Strategis: Bentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, DPRPT merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada Gubernur Papua Tengah. Pertama, Gubernur diminta segera mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika beserta tim harmonisasinya, serta Pemda Deiyai dan Dogiyai untuk menerima dan membahas hasil harmonisasi yang ada.

Kedua, DPRPT mendesak perpanjangan Surat Keputusan (SK) Tim Harmonisasi dan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat. Panitia ini bertugas melakukan pemetaan dan penetapan batas wilayah adat secara legal dan transparan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Wisuda XIV STTIA Nabire, Gubernur Meki Nawipa: Jadilah Terang dengan Integritas dan Hati Pelayan

111 admin

“Pemetaan batas adat sangat krusial agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai di daerahnya masing-masing tanpa adanya klaim tumpang tindih,” ujar John Gobai.

Perhatian Khusus bagi Korban Konflik Kapiraya

Selain isu batas wilayah, John Gobai juga menekankan pentingnya penanganan pascakonflik bagi warga terdampak, khususnya di Distrik Kapiraya. Ia meminta Gubernur segera merealisasikan pembangunan rumah bagi warga yang mengungsi akibat terbakarnya pemukiman saat konflik berlangsung.

“Kami meminta kepada Gubernur untuk dapat melakukan pembangunan rumah untuk masyarakat di Kapiraya yang mengungsi karena rumahnya terbakar pada waktu konflik di sana,” tegasnya.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah terpencil, DPRPT juga mendorong pembukaan akses transportasi udara. John meminta Bandara Udara Nabire, sebagai koordinator penerbangan perintis di wilayah tersebut, untuk membuka rute penerbangan dari Nabire ke Waghete (ibu kota Dogiyai), dan lanjutan dari Waghete ke Kapiraya.

“Akses transportasi ini penting agar masyarakat dapat lebih mudah menjangkau layanan publik dan menggerakkan roda perekonomian lokal,” jelasnya.

Libatkan Legislator Dapil Terkait dan Polisi

Guna memastikan proses penyelesaian berjalan objektif dan kondusif, DPRPT meminta agar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Deiyai, dan Dogiyai dilibatkan secara aktif dalam Tim Harmonisasi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu, keterlibatan aparat keamanan juga dinilai vital. John meminta pihak kepolisian untuk turut memberikan pengamanan selama proses penyelesaian sengketa batas dan pembangunan kembali pemukiman di Kapiraya berlangsung.

“Penyelesaiannya dilakukan di daerah Kapiraya, dan kami meminta pihak kepolisian untuk ikut terlibat dalam memberikan pengamanan demi terciptanya ketertiban,” pungkas John.