Indeks Demokrasi Papua Tengah Naik Jadi 59,24, Pemprov Susun RAD IDI 2026 Perbaiki Kapasitas Lembaga

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menyusun Rencana Aksi Daerah Indeks Demokrasi Indonesia (RAD IDI) tahun 2026. Langkah strategis ini diambil setelah skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah tersebut mengalami kenaikan menjadi 59,24 pada tahun 2025, naik dari baseline 56,55 pada tahun 2024.

Rapat koordinasi penyusunan RAD IDI 2026 digelar di Aula Guest House pada, Kamis (10/9/2026). Staf Ahli II Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.KP., yang mewakili Gubernur Meki Frits Nawipa membuka resmi acara.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dukung Kehidupan Beragama, Gubernur Papua Tengah Bantu Rp5 Miliar Bangun Gereja Katolik Damabagata

132 admin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang dirilis April 2026, kenaikan skor IDI Papua Tengah menunjukkan tren positif. Namun, Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa capaian tersebut belum cukup untuk berpuas diri karena masih berada dalam kategori “rendah menuju sedang”.

Data BPS mengungkapkan rincian capaian per aspek:
• Kebebasan Sipil: 72,93% (Komponen tertinggi).
• Kesetaraan: 59,62%.
• Kapasitas Lembaga Demokrasi: 45,30% (Komponen terendah).

Baca Juga

2 hari  lalu

Kuatkan Fondasi Iman, Sekum Biro Pemuda Kingmi Nabire Serukan Konsistensi Iman Hingga Akhir Pendidikan

204 admin

Rendahnya nilai pada aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi fokus utama pembenahan dalam RAD IDI 2026. Pemprov ingin memastikan rencana aksi ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan program kerja yang terukur dan berdampak nyata.

Empat Pilar Fokus RAD IDI 2026

Untuk mendongkrak kualitas demokrasi, Pemprov Papua Tengah merumuskan empat bidang prioritas dalam rencana aksi tahun depan:

1. Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik: Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Revitalisasi Pendidikan Politik: Mendorong penggunaan bantuan keuangan partai politik secara transparan untuk pembinaan kader dan edukasi masyarakat, guna meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas.
3. Harmonisasi Sosial & Penyelesaian Konflik: Memperkuat dialog multipihak melibatkan Kesbangpol, TNI-Polri, KPU, Bawaslu, Majelis Rakyat Papua (MRP), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh adat.
4. Transparansi & Akuntabilitas Lembaga: Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat Dewan, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, serta mempertahankan stabilitas politik daerah.

Gubernur Meki Nawipa meminta seluruh peserta rapat untuk memetakan akar persoalan secara rinci agar program yang dihasilkan realistis. Ia menilai bahwa peningkatan kualitas demokrasi berkorelasi langsung dengan kepastian hukum, keamanan, iklim investasi, dan ultimately, kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan kualitas demokrasi berkaitan dengan kepastian hukum, keamanan, iklim investasi, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Meki melalui sambutan tertulisnya.

Rakor penyusunan RAD IDI 2026 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Penanggung Jawab Tim Kerja Bina Hubungan Legislatif dan Pemerintahan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Kartika Mulia Sari, S.STP., M.M.; Plt. Kepala BPS Provinsi Papua, Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.; jajaran Forkopimda; pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); KPU dan Bawaslu Papua Tengah; FKUB; serta insan pers.

Dengan penyusunan RAD IDI 2026 ini, Pemprov Papua Tengah bertekad mempertahankan tren kenaikan indeks sekaligus mengejar ketertinggalan pada aspek kelembagaan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.