JAKARTA – Senator DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menyampaikan apresiasi atas laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berjudul “Papua dalam Cengkeraman Militer: Laporan Situasi HAM Papua 2023–2025”.Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran laporan di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/12/2025).
Eka Yeimo menilai laporan tersebut sebagai referensi penting untuk memahami kondisi riil di Papua. Ia menegaskan bahwa pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah kompleks yang berakar pada sejarah panjang.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat Papua membutuhkan dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat dan manusiawi,” ujarnya.
Senator perempuan asal Papua Tengah ini juga mendesak peninjauan ulang operasi militer secara hukum, komprehensif, dan transparan, termasuk status hukum, dasar kebijakan, serta akuntabilitas kepada publik.
Kebijakan keamanan, lanjut Eka Yeimo, harus seimbang dengan perlindungan hak sipil, ekonomi, dan martabat manusia masyarakat Papua, sesuai kewajiban konstitusional dan internasional negara.
Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis, dialog jujur serta rekonsiliasi, dengan landasan nilai Kristiani tentang perdamaian dan martabat manusia dalam bingkai pluralisme NKRI.
Eka Yeimo berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog luas untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.Laporan YLBHI mencatat pengungsian massal, kemiskinan struktural, dan dampak operasi militer terhadap warga sipil, serta mendesak penghentian militerisme di Papua.
Tidak ada komentar