Wagub Deinas Menyerahkan 3 Ranperdasi Kepada DPR Papua Tengah untuk Dibahas Bersama
NABIRE – Papua Tengah – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, memaparkan tiga Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) Provinsi pada Rapat Paripurna DPR Papua Tengah. Ketiga Raperdasi tersebut meliputi Raperdasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperdasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperdasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Tengah 2025–2029.
Deinas menjelaskan, Raperdasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperlukan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Sekretariat Daerah Papua Tengah saat ini hanya memiliki enam biro, padahal membutuhkan sembilan biro.
Raperdasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum seluruh pungutan di daerah dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi yang tersebar di berbagai regulasi selama ini menyulitkan investor.
RPJMD Papua Tengah 2025–2029 merupakan “buku panduan” pembangunan lima tahun ke depan, memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan data dan kondisi riil daerah.
Papua Tengah memiliki luas wilayah 60.488 km², dengan jumlah penduduk 1,49 juta jiwa. Meski kaya akan sumber daya alam, masih terdapat sekitar 92 ribu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Potensi unggulan daerah meliputi perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan di Nabire; pertambangan dan perkebunan di Mimika; pertanian dan kopi di Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak; serta kehutanan dan pariwisata di Dogiyai dan Deiyai.
Namun, tantangan pembangunan masih besar, termasuk rendahnya akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya biaya konstruksi. “Tantangan-tantangan ini akan kita hadapi dengan perencanaan matang dan komitmen bersama, demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik,” tegas Deinas.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
Tidak ada komentar