Dorong Kesejahteraan , Pemprov Papua Tengah Ajukan 7 Titik Kampung Nelayan Merah Putih ke Pusat
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Perikanan resmi mengusulkan tujuh calon lokasi untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, empat lokasi berada di Kabupaten Nabire dan tiga lainnya di Kabupaten Mimika. Usulan ini telah lolos tahapan survei dan verifikasi lapangan awal oleh tim pusat, dan kini menunggu penetapan final dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., menyampaikan hal tersebut di depan Aula RRI Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, pada Senin (9/6/2026).
Karlos menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang menargetkan pembangunan sekitar 200 kampung nelayan di seluruh Tanah Papua, dengan target operasional dimulai pada Juli 2026.
“Yang dibangun itu fasilitas penunjang kegiatan nelayan, seperti dermaga, cold storage, pabrik es, dan SPBN. Tujuannya agar hasil tangkapan nelayan tetap terjaga kualitasnya dan memiliki akses pasar yang lebih baik.” kata Karlos kutip media ini.
Dr. Karlos meluruskan persepsi masyarakat mengenai konsep “Kampung Nelayan”. Menurutnya, program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah tinggal, melainkan lebih menekankan pada penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi perikanan yang terintegrasi.
Fasilitas yang akan dibangun mencakup Dermaga perikanan yang layak, Cold storage (ruang pendingin) untuk menjaga kesegaran ikan, Pabrik es balok, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Fasilitas pelelangan atau akses pasar langsung.
“Selama ini, kendala utama nelayan di Nabire adalah keterbatasan sarana penyimpanan dan akses pemasaran. Dengan adanya fasilitas ini, kualitas hasil tangkapan terjaga, harga jual stabil, dan nelayan menjadi lebih bergairah melaut,” jelas Karlos.
Dalam penjelasannya, Karlos mencatat bahwa sektor perikanan di Mimika relatif lebih berkembang karena dukungan infrastruktur industri yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, usulan tiga titik di Mimika lebih ditujukan untuk optimalisasi dan integrasi sistem.
Sebaliknya, perhatian khusus diberikan kepada empat titik di Nabire. Wilayah ini dinilai membutuhkan intervensi infrastruktur dasar yang lebih masif untuk mengangkat produktivitas nelayan tradisional agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kita berharap dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini, para nelayan menjadi lebih produktif. Jika sarana sudah tersedia dan pasar sudah jelas, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir,” tambah Karlos.
Meski ketujuh lokasi tersebut telah melewati dua tahap survei ketat oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), status resmi sebagai “Kampung Nelayan Merah Putih” masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat. Pemprov Papua Tengah optimis bahwa usulan ini akan disetujui mengingat potensi perikanan laut di kedua kabupaten tersebut sangat besar.
Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup ribuan keluarga nelayan di pesisir Papua Tengah. Dengan infrastruktur yang memadai, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak, melainkan dapat menjual hasil tangkapannya dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
