Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Gelar Bimtek Penerapan SIPD-SP2D Online
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Kegiatan berlangsung pada Senin(29/6/2026) siang, Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir dalam acara tersebut Tim Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direksi PT Bank Papua, Pemimpin PT Bank Papua KCU Nabire, serta seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), termasuk Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam acara pembukaan, Asisten II Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, dalam membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kemendagri, tim teknis Bank Papua, dan BPPKAD atas kolaborasi mereka. Ia menekankan bahwa integrasi antara SIPD RI dengan sistem perbankan merupakan langkah strategis dalam memajukan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.
SIPD RI berbasis SP2D Online adalah inovasi digitalisasi yang mengintegrasikan penerbitan SP2D langsung dengan sistem perbankan. Melalui sistem ini, proses pencairan anggaran dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), serta mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini sering menjadi hambatan.
“Dengan diterapkannya sistem ini, para pengelola keuangan di seluruh perangkat daerah harus meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi dan penginputan data, seperti nama penerima, nomor rekening, NPWP, dan jenis potongan pajak dalam pembuatan SPP dan SPM,” jelas H. Tumiran.
Meskipun menawarkan kemudahan, sistem baru ini menuntut tingkat akurasi data yang lebih tinggi dari para pengelola keuangan. Kesalahan input data penerima atau rekening bank dapat menghambat proses pencairan dana. Oleh karena itu, bimtek ini dirancang untuk memastikan bahwa Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Penyedia Barang/Jasa (PPTK) memahami mekanisme teknis aplikasi SIPD RI secara mendalam.
H. Tumiran berharap seluruh peserta dapat menyerap ilmu semaksimal mungkin selama pelatihan agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam amanat Gubernur itu juga menyampaikan bahwa perlu adanya Sinergi antar-unsur pengelola keuangan dinilai kunci utama keberhasilan transisi ke sistem digital ini.
“Saya berharap kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Melalui adopsi teknologi ini, Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, cepat, dan bebas dari potensi kebocoran anggaran atau kesalahan administrasi.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
