
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Monitoring Meja Pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi progres pelaksanaan program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mengidentifikasi kendala teknis yang memerlukan tindak lanjut segera.
Kegiatan dihadiri oleh pimpinan OPD, pejabat eselon III dan IV, sekretaris, kepala bidang, kasubag program, hingga pelaksana teknis. Berdasarkan hasil monitoring, realisasi serapan APBD Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan baru mencapai 33,7%. Meskipun beberapa OPD telah melampaui angka 50%, masih terdapat sejumlah satuan kerja yang performanya berada di bawah rata-rata provinsi.
Fokus pada Dampak Nyata, Bukan Sekadar Serapan
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumole, ditegaskan bahwa evaluasi anggaran tidak boleh berhenti pada pencapaian persentase semata. Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi atau tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat menjadi bahan evaluasi negatif dari pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.
“Kita harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Terutama untuk kegiatan dengan durasi pengerjaan panjang, pastikan pekerjaan diselesaikan sesuai target sebelum tahun anggaran berakhir,” tegas Sekda.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian dini agar tidak terjadi keterlambatan yang berakibat pada kegagalan pencapaian target keluaran (output) maupun dampak (outcome) bagi masyarakat.
Evaluasi Berbasis Data Digital dan Program Prioritas
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa monitoring kali ini menggunakan sistem aplikasi Daleb Bank untuk memantau progres kegiatan, laporan, dan dokumentasi secara real-time. Penggunaan sistem digital ini diharapkan membuat evaluasi lebih terukur, transparan, dan memudahkan penyajian data kepada pimpinan daerah.
Elieser menambahkan bahwa hasil monitoring Semester I ini akan menjadi dasar utama dalam penyusunan RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2026. Selain membahas urusan rutin OPD, kegiatan ini juga menjadi tahap awal evaluasi terhadap program-program prioritas Gubernur.
“Setelah monitoring meja selesai, kami berencana melaksanakan monitoring pimpinan pada akhir Agustus 2026 yang akan difokuskan khusus pada progres pencapaian program prioritas Gubernur,” ujarnya.
Target Percepatan Menuju Akhir Tahun
Melalui rangkaian evaluasi ini, Pemprov Papua Tengah berharap seluruh OPD dapat menyelesaikan berbagai hambatan birokrasi dan teknis secepatnya. Peningkatan serapan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, bukan sekadar mengejar angka di akhir tahun.
Hasil evaluasi Semester I ini diharapkan menjadi fondasi perbaikan pelaksanaan program di sisa waktu tahun 2026, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya.