
NABIRE – Implementasi peraturan daerah (perda) terkait perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dinilai masih berjalan tidak maksimal. Kamis (25/1/2025) dalam materinya dalam Festival Media Se-Tanah Papua digelar di Nabire, 13-15 Januari 2026. Berlokasi di Lapangan Bandara Lama Nabire.
Jhon Gobai, Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai selektif dalam melaksanakan perda. Ia mengungkapkan bahwa perda yang menguntungkan aparatur lebih cepat dilaksanakan dibanding perda untuk kepentingan rakyat.
Gobai menjelaskan bahwa kerangka hukum perlindungan OAP sebenarnya sudah lengkap, namun implementasinya tidak berjalan maksimal. Ia mencontohkan Perda Pangan Lokal yang hanya berhenti di tataran konsep.
Gobai memberikan peringatan khusus bagi provinsi otonomi baru seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan agar tidak mengulangi kebiasaan buruk provinsi induk. Ia juga menekankan pentingnya festival semacam ini terus dilanjutkan karena wartawan adalah corong dari isu-isu yang jauh dari perhatian publik.
Festival Media Se-Tanah Papua yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) ini menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari, termasuk pelatihan jurnalistik investigasi, talk show, pameran foto, dan malam penganugerahan Papua Jurnalistik Award 2026.