Jaga Data Daerah dari Ancaman Digital, Pemprov Papua Tengah Gelar Bimtek Keamanan Siber dan Sandi Bersama BSSN
NABIRE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi. Disampaikan langsung oleh tim ahli dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang membahas aspek strategis hingga teknis, mulai dari tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko siber, penanganan insiden, hingga penguatan kelembagaan persandian daerah. Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire, Selasa (9/6/2026) siang tadi.
Berlangsung hingga 11 Juni 2026 mendatang, bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi ancaman keamanan digital serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman dan andal.
Diikuti unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten se-Papua Tengah dan perwakilan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem elektronik dan keamanan informasi.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Papua Tengah, Ham Nawipa, dalam laporannya menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital membawa dampak positif bagi efisiensi pelayanan publik. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi risiko ancaman siber yang semakin kompleks dan terstruktur.
“Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memiliki tanggung jawab membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan aman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang keamanan siber dan persandian menjadi kebutuhan strategis guna melindungi data serta sistem elektronik daerah dari potensi gangguan,” jelas Ham Nawipa.
Kesempatan itu, Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, diwakili oleh Asisten III Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Viktor Fun, menegaskan bahwa keamanan informasi adalah fondasi utama dalam pembangunan digital daerah.
“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab perangkat teknis, melainkan kewajiban bersama seluruh aparatur dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintahan.”ucapnya.
Lanjut Victor, Pemprov Papua Tengah juga berharap seluruh peserta dapat juga bisa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh langsung di lingkungan kerja masing-masing.
“Dengan peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan seperti Bimtek ini, upaya mewujudkan pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya dapat terus diperkuat seiring pembangunan Papua Tengah sebagai provinsi baru yang modern dan berdaya saing,” pungkas Viktor.
Lebih lanjut, Victor, menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan data dan meningkatkan pemahaman regulasi dan teknis.
” Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga targetkan mampu membangun budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.”pungkasnya.
Perlu diketahui bersama bahwa, Bimtek ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara Pemprov Papua Tengah dengan BSSN dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem keamanan siber nasional yang terintegrasi dan resilien.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
