NABIRE – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah, Naomi Kotouki, melaksanakan kegiatan reses di Kampung Sanoba Atas yang berlokasi di mata air, Selasa (23/6/2026) kemarin.
Kehadirannya bertujuan untuk menjumpai konstituen secara langsung, mendengar keluhan, serta menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai isu strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dalam resesnya, Naomi menjelaskan bahwa reses merupakan agenda wajib bagi anggota dewan di luar masa sidang. Tujuannya adalah memastikan adanya jembatan komunikasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Tujuan utama kami adalah mengumpulkan kebutuhan dan masalah riil dari masyarakat, sekaligus melakukan evaluasi apakah program pemerintah daerah sudah berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Naomi menekankan bahwa seluruh masukan yang diterima selama reses tidak akan berhenti di tengah jalan. Semua aspirasi akan dihimpun ke dalam dokumen laporan resmi yang kemudian diusulkan sebagai Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Pokir ini akan kami perjuangkan agar bisa masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan akhirnya terealisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat,” tegas Naomi.
Reses menjadi sarana bagi Naomi untuk menjelaskan mekanisme kerja dewan kepada warga. Ia mengimbau masyarakat untuk terus aktif menyampaikan gagasan konstruktif karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah.
“Reses bukan sekadar formalitas, melainkan momen penting bagi kami untuk mendengar keluhan riil masyarakat. Setiap aspirasi akan kami catat sebagai Pokok-pokok Pikiran (Pokir) untuk diperjuangkan masuk dalam RKPD dan APBD.”ungkap Legislator PDIP ini.
Untuk diketahui bahwa, ketentuan yang berlaku, masa reses dilaksanakan secara berkala sesuai agenda kerja dewan, umumnya berlangsung selama beberapa hari di luar masa sidang rutin.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal dan lokasi reses perwakilan mereka, Naomi menyarankan untuk memantau informasi melalui laman resmi Sekretariat DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah semakin relevan dengan kebutuhan akar rumput, sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara inklusif dan berkeadilan.