(self.SWG_BASIC = self.SWG_BASIC || []).push( basicSubscriptions => { basicSubscriptions.init({ type: "NewsArticle", isPartOfType: ["Product"], isPartOfProductId: "CAow7IrHDA:openaccess", clientOptions: { theme: "light", lang: "id" }, }); });
NABIRE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah menggelar Workshop Integrasi Layanan Primer (ILP) Batch III Tahun 2026 berlangsung selama sepuluh hari, mulai 7 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Makan Selera, Jalan Pemuda, Kabupaten Nabire.
Diikuti oleh 30 peserta dari lingkungan Dinkes Provinsi ini dirancang khusus untuk mencetak tenaga fasilitator dan support system yang handal. Mereka akan bertugas membina dan mengawasi kinerja 150 Puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan transformasi kesehatan nasional, khususnya pada sektor layanan primer, sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Obet Tekege, secara resmi membuka Pelatihan Integrasi Layanan Primer (ILP) Batch III yang berlangsung di Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Obet Tekege menekankan urgensi transformasi layanan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat paling dasar. Ia menilai bahwa keberadaan 150 Puskesmas tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan teknis dan supervisi yang kuat dari tingkat provinsi.
“Kegiatan ini adalah untuk transformasi yang sama-sama harus kita perjuangkan. Pertama, tujuannya untuk mendekatkan akses layanan dengan masyarakat. Agar 150 Puskesmas ini bisa berjalan maksimal, mesti ada tim tenaga yang harus dilatih. Penguatan-penguatan terkait bentuk ilmu ini harus kita transfer,” ujar Obet.
Menurutnya, tantangan geografis Papua Tengah yang beragam menuntut standar pelayanan yang merata. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi para pegawai dinas menjadi kunci agar setiap Puskesmas dapat memberikan layanan primer yang terintegrasi dan berkualitas.
Fokus pada Standarisasi dan Kapasitas SDM
Terkait Workshop tersebut, Ketua Panitia, Sutirah Kobogau, menjelaskan penerapan ILP memerlukan pemahaman yang mendalam dan seragam di seluruh lapisan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, workshop ini dirancang meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar hingga implementasi teknis ILP di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).
“Selain menyamakan persepsi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan terintegrasi, berkesinambungan, dan benar-benar berpusat pada kebutuhan masyarakat,” ujar Sutirah dalam laporannya, Kamis (7/8/2026).

Untuk memastikan materi yang disampaikan berkualitas dan sesuai standar nasional, panitia menghadirkan narasumber ahli dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Makassar, Muhammad Iskandar. Kehadiran narasumber eksternal ini diharapkan dapat memberikan penguatan pengetahuan teknis yang aplikatif bagi para peserta saat kembali bertugas di lapangan.
Sutirah menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan adalah kunci keberhasilan transformasi layanan kesehatan di Papua Tengah. Dengan adanya ILP, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih layanan, sehingga pasien dapat mendapatkan akses kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan komprehensif sejak dari tingkat puskesmas atau klinik pratama.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mendukung keberhasilan implementasi integrasi layanan primer di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya workshop ini, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026.
Menutup sambutannya, Sutirah berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti rangkaian workshop dengan sungguh-sungguh. Ia mengharapkan ilmu yang diperoleh selama 10 hari ke depan tidak hanya berhenti di ruang pelatihan, tetapi segera diimplementasikan dalam pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.
“Semoga kegiatan ini, dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan primer di tanah Papua Tengah,” pungkasnya.
Workshop ini dijadwalkan berlangsung hingga 16 Agustus 2026 dengan berbagai sesi diskusi, simulasi, dan evaluasi program.