Hoaks! Gubernur Papua Tengah Tak Pernah Perintahkan Penutupan Pantai Nabire

NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, membantah keras beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan adanya larangan aktivitas perdagangan di kawasan Pantai Nabire mulai Minggu, 6 September 2026. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks atau berita bohong.

Isu tersebut beredar luas dalam bentuk selebaran atau stiker digital yang dibagikan warganet di berbagai platform media sosial. Dalam selebaran itu, disebutkan bahwa seluruh aktivitas dagang dan kegiatan lainnya di Pantai Nabire akan ditutup dengan alasan adanya instruksi langsung dari Gubernur Papua Tengah.

Baca Juga

3 hari  lalu

Berdasarkan Pergub No. 30/2024, Pemprov Papua Tengah Dorong FKUB Aktif Cegah Konflik Sosial

137 Yan Willim

Bukan Kewenangan Pemprov

Melalui Juru Bicara Gubernur, Emanuel You, pada Minggu (6/9/2026), Pemprov Papua Tengah meluruskan fakta tersebut. Emanuel menegaskan bahwa Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait penutupan aktivitas perdagangan di kawasan wisata tersebut.

Selain itu, secara yuridis, pengelolaan kawasan Pantai Nabire bukanlah kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire.

Baca Juga

2 hari  lalu

Apresiasi untuk DWP Kesbangpol, Albertus Adii Harap Program Keterampilan Terus Berkembang demi Kemandirian Masyarakat

96 Yan Willim

“Itu bukan kewenangan Pemprov. Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait. Itu ranahnya bupati,” jelas Emanuel.

Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku usaha di sekitar Pantai Nabire yang mengandalkan lokasi tersebut sebagai sumber penghidupan.

Imbauan Bijak Bermedia Sosial

Menyikapi maraknya penyebaran disinformasi, Pemprov Papua Tengah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Masyarakat diminta untuk lebih cermat melakukan verifikasi atau check and recheck terhadap sumber informasi sebelum menyebarkannya kembali.

“Masyarakat lebih bijak dan jangan mudah percaya informasi atau pemberitaan yang hoaks semacam ini,” pesan Emanuel.

Gubernur juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan diharapkan dapat dikonfirmasi melalui saluran resmi pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Mari gunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Lakukan check and recheck sesuai etika dalam hierarki pemerintahan dan prinsip etika sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, aktivitas perdagangan di Pantai Nabire berjalan normal seperti biasa tanpa ada pembatasan atau penutupan dari pihak otoritas manapun.