Prof. Djohermansyah: Kunci Sukses Otsus Papua Tengah Ada pada Tata Kelola & Integritas Birokrasi

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar kuliah umum bertajuk “Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua” dengan tema spesifik “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah”. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu (12/8/2026) ini menghadirkan pakar administrasi publik, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., sebagai narasumber utama.

Acara ini diikuti oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola kewenangan otonomi khusus secara efektif.

Baca Juga

6 hari  lalu

Wagub Deinas Geley: Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemekaran, Moratorium DOB Belum Dicabut!

397 admin

Dalam pemaparannya, Prof. Djohermansyah menyoroti bahwa sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, mulai dari penguatan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia (aparatur), pengelolaan aset daerah, hingga ketersediaan data yang akurat.

“Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa dana dan kewenangan besar yang diberikan melalui skema Otonomi Khusus tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang baik (good governance). Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pemprov Papua Tengah Gandeng SCOPI, Bangun Ekosistem Kopi Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir

126 Yan Willim

Salah satu poin kunci yang disampaikan Prof. Djohermansyah adalah pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Papua Tengah. Ia mengingatkan bahwa kondisi masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman memiliki kebutuhan yang sangat berbeda.

“Program pemerintah juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah… Kewenangan dan dukungan fiskal harus diikuti tata kelola yang baik serta disesuaikan dengan karakteristik lokal,” ujarnya.

Hal ini menuntut birokrasi di Papua Tengah untuk lebih fleksibel, responsif, dan memahami kearifan lokal dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Kuliah umum ini menjadi momentum bagi Pemprov Papua Tengah untuk kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat kapasitas aparatur. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan para pejabat dapat menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan akuntabilitas yang jelas.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap, melalui penguatan tata kelola ini, penyelenggaraan pemerintahan di tanah Papua Tengah semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan prima serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.