Peringati HAN 2026, Pemprov Papua Tengah Deklarasikan Menuju “Provinsi Layak Anak”
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 dengan tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”. Kamis (23/07/2026) Acara berlangsung di Lapangan SMA Negeri KPG Plus, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, ini menandai tonggak sejarah baru dengan dideklarasikannya komitmen menuju Provinsi Layak Anak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, SE, menegaskan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret menjamin lingkungan sekolah yang aman, bebas kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Deklarasi ini juga memastikan tidak ada anak yang terabaikan hak pendidikannya, terlepas dari latar belakang ekonomi atau lokasi tempat tinggal.
Dalam laporannya, Nurhaidah mengungkapkan perubahan mendasar kebijakan pendidikan sejak tahun 2025. Jika sebelumnya penyiapan kualitas siswa dilakukan dengan mengirim mereka ke lembaga mitra di luar wilayah, kini seluruh proses pembinaan daya saing diselenggarakan langsung di Papua Tengah.
Salah satu bukti nyata adalah program kursus bahasa Inggris yang dikelola oleh lembaga lokal dipimpin oleh Anak Asli Papua (OAP) lulusan dalam dan luar negeri. Program ini diikuti oleh 4.370 siswa jenjang SD hingga SMK, melampaui target awal sebesar 4.250 orang. Sebanyak 99,8 persen peserta merupakan putra-putri asli Papua Tengah.
“Tujuannya menanamkan kemampuan bahasa asing sejak dini, membangun kepercayaan diri, dan membuka peluang meraih beasiswa secara mandiri,” jelas Nurhaidah.
Sebagai pendukung, Pemerintah Provinsi juga merevitalisasi SMA Meepago sebagai pusat persiapan beasiswa LPDP, beasiswa luar negeri, dan kemitraan internasional. Tahun ini, sekolah tersebut menerima 60 siswa unggulan yang diseleksi ketat berdasarkan prestasi akademik dan kemampuan bahasa Inggris.
Menyikapi tantangan ketersediaan dan kompetensi guru, Pemprov Papua Tengah mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kemendikdasmen melalui program Pendidikan Profesi Guru untuk delapan kabupaten.
Pada tahun 2026, kuota KPG ditetapkan sebanyak 120 calon siswa dengan prinsip satu orang per distrik se-Papua Tengah. Syarat utamanya adalah putra-putri asli daerah dengan nilai terbaik serta lulus tes panggilan jiwa dan komitmen mengabdi di wilayah asal.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, Staf Ahli II Ukkas, S.Sos, M.KP., menyampaikan pesan kuat bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab kolektif.
“Pemenuhan hak anak bukan hanya tugas orang tua. Pemerintah, sekolah, lembaga adat, agama, dunia usaha, dan seluruh masyarakat harus berperan. Tidak boleh ada anak tertinggal karena ekonomi, lokasi, disabilitas, maupun latar belakang keluarga,” ujarnya.
Gubernur berjanji akan terus memperkuat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta memastikan akses pelayanan menjangkau hingga wilayah pedalaman. Fokus utama meliputi penambahan jumlah guru, perbaikan fasilitas belajar, pengembangan budaya literasi, dan pengenalan budaya daerah.
Acara peringatan HAN 2026 ini juga dirangkai dengan pembagian hadiah English Competition, penampilan pidato bahasa Inggris oleh siswa, serta deklarasi resmi menuju Provinsi Layak Anak. Tampak hadir Ketua Komisi V DPR Papua Tengah Naomi Kotouki, Kepala Sekolah SMA KPG Plus Fransiskus Don Bosco, serta perwakilan yayasan seperti SAPA dan Mutiara Hitam.
Pos terkait
Dana Otsus 30 Persen untuk Pendidikan
📊Statistik Website
